ALFRED SALEH

Provinsi Gorontalo diresmikan pada tanggal 16 Februari 2001, Sebagai Provinsi baru masih banyak kekurangan sarana dan prasarana begitu pula dengan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, dan yang paling dirasa adalah tidak tersedianya data dan informasi Kesehatan di Tingkat Provinsi untuk Pengambilan Kebijakan dalam penyusunan Program Pembangunan Kesehatan Tingkat Provinsi Gorontalo,disamping itu dalam struktur Dinas Kesehatan tidak ada penanggungjawab khusus di bidang data dan informasi, yang menangani data dan informasi melekat pada Seksi Perencanaan.
Dengan kondisi tersebut diatas maka Seksi perencanaan mencoba untuk melakukan pengumpulan data di Dinas Kesehatan Kabupaten/kota. Hasilnya tidaklah maksimal karena di Kabupaten/kota datanya tidak lengkap, ada beberapa faktor yang menyebabkan data di tingkat kabupaten/kota tidak lengkap

1. Tidak Lengkap laporan dari puskesmas
2. Tidak ada penanggungjawab data di tingkat kabupaten kota
3. Data ditingkat kabupaten kota tidak terintegrasi dengan baik

Berdasarakan hal tersebut diatas maka Provinsi Gorontalo berinisiatif membentuk tim pengelola data yang bertanggungjawab dalam hal pengumpulan, pelaporan dan analisis data, tim ini dinamakan TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI KESEHATAN PROVINSI GORONTALO. Tim ini terdiri dari Unsur Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Anggota tim ini terdiri dari Unsur Provinsi berjumlah 5 orang mewakili 5 Subdinas/Bidang yang ada, sedang dari kabupaten/Kota anggotanya 4 orang terdiri dari 2 orang dari unsur Dinas Kesehatan dan 2 orang mewakili Rumah Sakit Daerah.
Sejak Pembentukan Tim ini pada tahun 2002 ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh TIM Pengelola SIK ini yang terbagi menjadi 2 kegiatan utama :

1. Kegiatan Rutin meliputi :

• Pengumpulan data yang dilakukan oleh Pengelola Kabupaten/kota yaitu pengumpulan di masing-masing Puskesmas, sedang Pengumpulan data yang dilakukan oleh Provinsi adalah pengumpulan di Dinas Kabupaten/Kota
• Integrasi Data di masing-masing unit Hasil data yang di kumpulkan oleh pengelola di integrasikan dengan data yang ada di masing-masing program, disamping itu ada kegiatan yang rutin dilaksanakan pada pertengahan tahun yaitu Pertemuan Pemutahiran data Tingkat Provinsi yang Tujuannya mengintegrasikan data yang telah dikumpul.
• Pengolahan Data
• Analisis data
• Penyajian data (dalam bentuk Profil Kesehatan)

2. Kegiatan Insidentil Kegiatan insidentil ini adalah berupa :

• pelatihan bagi pengelola SIK, diantaranya adalah Pelatihan Sistem Informasi Kesehatan yang dilaksanakan pada tahun 2004 serta pelatihan Sistem Informasi Geografi yang akan dilaksanakan pada tahun 2007
• Pengadaan Sarana dan Prasarana yang menunjang Pelaksanaan Sistem Informasi Kesehatan
• Pertemuan-pertemuan membahas kesepakatan-kesepakatan pelaksanaan kegiatan diantaranya pertemuan pembahasan Indikator Standar Pelayanan Minimal yang akan di berlakukan di Provinsi Gorontalo dan Pembahasan Format Profil sesuai dengan kebutuhan.
  

Dari awal terbentuknya tim pengelola SIK Provinsi sampai dengan sekarang ada beberapa masalah yang ditemui diantaranya adalah

1. Belum seragamnya data di masing-masing program baik itu di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten/kota contohnya data tentang jumlah Balita antara Gizi dan KIA tidak sama
2. Terjadinya Duplikasi data sehingga di akhir tahun jumlah maupun cakupan program pada masing-masing program tidak sama/konsisten.
3. Data yang ada di kabupaten/kota belum tersimpan/tertata dengan dengan baik
4. Tidak lengkapnya data yang ada di Kabupaten/kota sehinga tidak bisa di analisisa
5. Penyebab tidak lengkapnnya data di Kabupaten Kota disebabkan oleh pencatatan dan pengumpulan data di Puskesmas Masih dilakukan dengan cara manual

Mencermati masalah diatas maka saya mencoba menyimpulkan bahwa masalah diatas terjadi dikarenakan belum adanya database/Bank data baik di tingkat Puskesmas maupun di tingkat kabupaten kota.

berdasarkan kesimpulan diatas maka saya mencoba mengangkat topik tesis yaitu "PENGEMBANGAN PROTOTYPE PENCATATAN DAN PELAPORAN DI TINGKAT PUSKESMAS BERBASIS WEB"

Dalam menunjang ketiga peran pemerintah tersebut diatas diperlukan beberapa hal yaitu :

1. Komitmen Politik untuk pengembangan pelayanan Kesehatan, terutama bagi pemerintah daerah ditingkat Provinsi maupun Kabupaten kota yang kenyataanya sekarang ini Sektor Kesehatan bagi pemda masih kalah prioritas dibandingkan dengan sector-sektor lain.
2. Pendekatan Pro-orang miskin
3. Menyeimbangkan peran pemerintah, lembaga usaha swasta dan lembaga swadaya masayarakat dalam pelayanan Kesehatan
4. Menangani kegagalan pasar, misalnya pemerintah sebaiknya membiayai masyarakat miskin yang tidak mampu membeli pelayanan Kesehatan
5. Menajemen lembaga pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada pengguna
6. partisipasi luas dari masyarakat dan lembaga usaha dalam pengambilan keputusan, reformasi bidang Kesehatan, dan pengembangan system Kesehatan
7. Memberantas praktik-praktik illegal dalam pelayanan Kesehatan, termasuk korupsi8. Pembiayaan pelayanan Kesehatan yang responsive dan fair
8. Desentralisasi Pelayanan
   

Sumber :Laksono Trisnanto, dkk (2005)Desentraslisasi Kesehatan di Indonesia dan Perubahan Fungsi Pemerinta : 2001 – 2003 Apakah merupakan periode uji coba ? ; Gajah Mada University Press